MBG, Dari Uang Rakyat untuk Masa Depan Anak Indonesia

Oleh: Dedi Kusnadi, Penyuluh Pajak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan publik. Program ini menjanjikan satu hal penting, memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak agar bisa tumbuh sehat dan belajar dengan optimal.

Namun di balik manfaat tersebut, muncul pertanyaan yang wajar dari masyarakat, dari mana dananya? Jawabannya jelas, sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Di sinilah hubungan antara pajak dan program Makan Bergizi Gratis menjadi sangat penting untuk dipahami. Pajak bukan sekadar kewajiban warga negara, tetapi juga sumber utama pembiayaan berbagai program sosial, termasuk MBG.

Ketika negara memungut pajak, negara juga berkewajiban mengembalikannya dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat. Program MBG menjadi contoh konkret bagaimana uang pajak bisa dirasakan langsung oleh publik.

Sebagai gambaran, porsi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah sebesar Rp2.189 triliun dari total penerimaan sebesar Rp3.005 triliun, atau sekitar 72 persen.

Program yang dibiayai penuh oleh negara ini telah menyerap dana dari APBN sebesar Rp52,9 triliun per 15 Desember 2025, setara 74,6 persen dari pagu anggaran Rp71 triliun. Sementara jumlah realisasi penerima mencapai 50,7 juta orang dari target 82,9 juta orang, mencakup anak, siswa, dan ibu hamil.

Kegiatan ini juga telah memberikan kesempatan kerja kepada 741.985 orang, yang dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

MBG dan Pajak

Secara sederhana, pajak adalah iuran yang dikumpulkan negara untuk membiayai kebutuhan bersama. Jalan, sekolah, rumah sakit, hingga bantuan sosial dibiayai dari pajak. Program Makan Bergizi Gratis pun berada dalam kerangka yang sama.

Ketika pemerintah menyediakan makanan bergizi di sekolah, yang dibagikan bukan “uang negara” abstrak, melainkan hasil gotong royong seluruh wajib pajak Indonesia.

Bagi keluarga kurang mampu, MBG memberi dampak langsung. Anak tidak lagi berangkat sekolah dengan perut kosong. Orang tua bisa menghemat pengeluaran harian.

Dari sisi sosial, ini membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesempatan anak-anak untuk belajar dengan lebih baik. Dalam konteks ini, pajak berfungsi sebagai alat pemerataan, di mana kontribusi masyarakat secara kolektif dikembalikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Namun manfaat MBG tidak berhenti pada urusan perut kenyang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan gizi cukup cenderung lebih fokus belajar, jarang sakit, dan memiliki prestasi akademik yang lebih baik.

Artinya, pajak yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis sejatinya adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran rutin. Anak-anak yang sehat hari ini adalah tenaga kerja produktif dan pembayar pajak di masa depan.

Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang khawatir. Program MBG membutuhkan anggaran sangat besar dan berkelanjutan. Kekhawatiran muncul apakah pajak akan naik, atau apakah program ini akan membebani keuangan negara.

Kekhawatiran ini wajar, terutama bagi kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan anggaran menjadi kunci utama agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Hubungan pajak dan MBG juga menyentuh aspek keadilan. Idealnya, pajak yang digunakan untuk membiayai program ini berasal dari sistem perpajakan yang adil, di mana yang mampu membayar lebih besar turut menanggung porsi lebih besar.

Dengan begitu, manfaat Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan sebagai hasil gotong royong nasional, bukan beban sepihak bagi kelompok tertentu.

Kesadaran Wajib Pajak

Menariknya, program MBG juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. Jika bahan makanan dipasok dari petani, nelayan, dan UMKM setempat, maka uang pajak yang digunakan tidak hilang, melainkan berputar di dalam negeri.

Petani mendapatkan pasar yang pasti, pendapatan meningkat, dan roda ekonomi daerah ikut bergerak. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi ini kembali menciptakan penerimaan pajak baru bagi negara.

Dari sisi kepatuhan pajak, program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi penguat kepercayaan publik. Banyak orang enggan membayar pajak karena merasa tidak melihat manfaatnya secara langsung.

MBG justru menawarkan kebalikannya. Ketika orang tua melihat anaknya mendapatkan makanan bergizi di sekolah, mereka bisa memahami secara konkret ke mana pajak mereka digunakan. Kejelasan manfaat seperti ini berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Namun semua potensi positif tersebut hanya akan terwujud jika program MBG dijalankan dengan baik. Jika terjadi pemborosan, kualitas makanan rendah, atau distribusi tidak merata, maka kritik terhadap penggunaan pajak akan semakin keras.

Karena itu, pengawasan publik dan akuntabilitas pemerintah menjadi bagian tak terpisahkan dari hubungan pajak dan program Makan Bergizi Gratis.

Pada akhirnya, pajak dan MBG memiliki hubungan yang sangat erat. Pajak adalah bahan bakar utama program ini, sementara MBG menjadi salah satu wajah nyata dari penggunaan pajak untuk kepentingan rakyat.

Ketika dikelola secara transparan, adil, dan efisien, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi simbol bahwa pajak benar-benar bekerja untuk masa depan bangsa.

Bagi masyarakat, penting untuk melihat pajak tidak hanya sebagai potongan penghasilan atau beban konsumsi, tetapi sebagai kontribusi bersama untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan lebih siap menghadapi masa depan.

Dan bagi pemerintah, tantangannya jelas, memastikan setiap rupiah pajak yang digunakan untuk MBG benar-benar memberi nilai tambah bagi anak-anak Indonesia, hari ini dan di masa yang akan datang.

*) Artikel ini telah terbit di solo.tribunnews.com

Subscribe to receive free email updates: