Durian Runtuh Di Presidensi G20

 

Oleh: Dedi Kusnadi, Penyuluh Pajak

Ibarat mendapat durian runtuh, penunjukkan Indonesia sebagai Presidensi G20 (Group of Twenty) tahun ini merupakan berkah terbesar. Berbagai peluang terbuka lebar, mulai dari meningkatnya konsumsi domestik sampai kesempatan terbukanya kran ekspor ke negara-negara anggota.

 

Asa akan bangkitnya perekonomian yang sempat lesu akibat badai Covid-19, kembali terbit. Pemerintah pun mulai bebenah diri menyiapkan gawe besar yang sangat krusial, karena mata dunia semuanya tertuju pada gelaran ini.

 

Kepemimpinan Indonesia sejatinya telah ditetapkan saat KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020. Namun penyerahan palunya baru dilakukan saat KTT G20 ke-16 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021 lalu.

 

Pembentukan dan Peran G20

Berawal dari krisis keuangan 1998 dan inisiatif forum G7 mengenai kurang efektifnya pertemuan bila tidak melibatkan kekuatan ekonomi lain, maka terbentuklah forum G20 pada 1999.

 

Anggotanya terdiri dari 11 negara maju dan 9 negara berkembang, yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

 

Kelompok ini memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan kebijakan dunia karena menghimpun lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dunia.

 

Secara resmi G20 bernama The Group of Twenty (G20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

 

Awalnya grup ini berupa pertemuan rutin antar Meteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, namun sejak 2008 forum ini menghadirkan Kepala Negara masing-masing. Mulai 2010, agenda pembahasan pun mulai berkembang, bukan hanya terkait permasalahan keuangan tapi ke sektor pembangunan juga.

 

Sejak saat itu, agenda pembahasan G20 terdiri dari dua jalur, yakni Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track). Penamaan Sherpa diambil dari julukan untuk pemandu di Nepal. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana para Sherpa akan memandu kegiatan membuka jalan menuju KTT.

 

Pada Jalur Keuangan, pertemuan akan dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG). Namun sebelum pertemuan tersebut, akan diawali dengan diskusi para deputi atau biasa disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD)

 

Pertemuan Jalur Sherpa lazimnya berbentuk Kelompok Kerja (Working Groups), beranggotakan para ahli, dan khusus menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas. Hasil pembahasannya akan dimasukkan ke dalam segmen kementerian, dan akhirnya dibawa ke forum KTT.

 

Kelompok G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dijabat para anggotanya secara bergilir. Pemegang tampuk pimpinan biasa disebut Troika, yang beranggotakan tiga anggota yakni ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikutnya. Sistem ini dipilih untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan forum ini.

 

Forum ini telah memberikan sumbangsih pada dunia, antara lain penanganan krisis (ekonomi Asia 1998, ekonomi global 2008, Pandemi Covid-19), arsitektur keuangan internasional, dan perdagangan internasional (reformasi World Trade Organization/WTO).

 

Ada juga masukan terkait pengembangan infrastruktur (Global Infrastructure Hub), perpajakan internasional (Automatic Exchange of Information/AEOI, Digital Taxation), serta penguatan bantuan bagi negara miskin dan berkembang (Global Partnership).

 

Presidensi G20 Indonesia

Tahun ini pertama kalinya Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Forum G20 atau biasa disebut Presidensi G20. Masa kepemimpinan akan berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

 

Indonesia mewakili kelompok negara berkembang dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Posisi ini sangat penting karena Indonesia akan menyuarakan pesan penting dari negara-negara tersebut.

 

Dalam perhelatan Presidensi G20, Indonesia akan mengusung tema ”Recover Together, Recover Stronger”. Ungkapan ini bermakna bahwa Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

 

Gambaran tema ini tercermin pada logo Presidensi G20, berupa wayang ‘Gunungan’ yang bermakna babak baru dan keseimbangan (Recover), serta batik motif ‘Kawung’ yang bermakna tekad bulat dan berguna bagi sesama (Stronger & Together).

 

Di bawah ‘Gunungan’ terdapat aksara yang bertuliskan ‘G20 Indonesia 2022’, bermakna bahwa Indonesia adalah ‘Dalang” atau pelaku yang berperan aktif sebagai pimpinan pertemuan G20.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraannya, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang dikeluarkan pada 27 Mei 2021.

Keputusan tersebut berisi penunjukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri yang akan bekerja pada pembahasan di Jalur Sherpa, sedangkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Jalur Keuangan.

Sementara kementerian lainnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan bekerja sebagai koordinator bidang dukungan penyelenggaraan acara, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator bidang komunikasi dan media.

Peluang dan Tantangan

Agenda Presidensi G20 telah dimulai dengan diselenggarakannya pertemuan Jalur Sherpa pada 7 – 8 Desember 2021 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri 38 negara. Indonesia mengangkat tiga fokus utama, yakni penanganan pandemi, isu lingkungan, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

 

SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

 

Pertemuan pembuka ini sebagai pembuktian bahwa Indonesia cukup berhasil menghadapi wabah Covid-19, sekaligus perwujudan bahwa negera ini cukup piawai menyelenggarakan pertemuan bertaraf internasional. Hal ini bisa menumbuhkan simpati dan kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi di negara ini.

 

Berikutnya dilaksanakan pertemuan Jalur Keuangan pada 9 Desember 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Acara dibuka dengan pertemuan tingkat deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral yang berlangsung selama dua hari. Dihadiri oleh 20 delegasi anggota G20 dan beberapa lembaga internasional.

 

Secara keseluruhan, forum G20 rencananya akan diisi paling sedikit 150 pertemuan dan acara sampingan (side event). Rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan di beberapa kota dan kemungkinan akan dihadiri 500 sampai dengan 5.800 orang per pertemuan.

Dikutip dari laman setneg.go.id, manfaat langsung yang bisa dirasakan antara lain meningkatnya devisa negara, menggeliatnya kembali sektor pariwisata, peningkatan PDB Rp7,47 triliun, konsumsi domestik Rp1,7 triliun, dan penyerapan tenaga kerja hingga 33.000 orang di berbagai sektor.

Selain itu, pertemuan ini juga dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural berupa dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF). Serta mendorong optimalisasi inklusi keuangan (financial inclusion) pada pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM.

 

Kerjasama yang baik antara Indonesia dengan negara-negara anggota G20, berpeluang membuka dan mempermudah jalur ekspor ke negara-negara tersebut.

 

Disamping upaya mengoptimalkan manfaat dari kegiatan Presidensi G20, perlu diwaspadai kemungkinan adanya ancaman dari kemunculan varian baru Covid-19, serta gangguan keamanan dari dalam dan luar negeri.

 

Dari sisi pelaku usaha, disadari bahwa kemampuan UMKM Indonesia untuk menghadapi pasar global masih terbatas. Oleh karenanya perlu dukungan peningkatan keahlian, regulasi, pembiayaan, teknologi, mau pun jalur pemasaran produknya.

 

Semoga durian runtuh tadi bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, untuk modal meningkatkan perekonomian serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

 

*) artikel ini telah terbit di pajak.go.id

Subscribe to receive free email updates: