Hindari Sistem Overload, Aktivasi Akun Coretax Sekarang

Oleh: Dedi Kusnadi, Penyuluh Pajak

Indonesia memasuki babak baru transformasi sistem perpajakan dengan telah diterapkannya coretax. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem administrasi terpadu yang menggantikan berbagai aplikasi lama, yang terpisah-pisah dan tidak saling terhubung.

Coretax menjadi kunci utama modernisasi perpajakan, baik dari sisi pengelolaan data maupun penyediaan layanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Untuk menggunakan coretax, wajib pajak harus mengaktifkan akunnya terlebih dahulu, melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 April 2025, tercatat sebanyak 12,7 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) per 31 Maret 2024.

Secara rinci, jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT sebanyak 12.349.437, sementara wajib pajak badan mencapai 348.317. Sebagian besar, mereka menyampaikan laporan melalui e-filling dengan total 10.897.233. Sementara lainnya, melaporkan melalui e-form 1.407.493, e-SPT 16, dan manual 393.012.

Data penyampaian SPT Tahunan pada 2025 di bulan terakhir batas penyampaian adalah sebagai berikut: per 12 Maret tercatat 7,48 juta, 20 Maret 9,67 juta, 24 Maret 10,16 juta, 31 Maret 12,7 juta, dan terakhir per 11 April 2025 sebanyak 13 juta SPT. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penyampaian SPT terbanyak adalah pada masa Maret 2025.

Sistem djponline kadang eror disebabkan oleh lonjakan akses saat mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Selain notifikasi eror, beban server yang tinggi ini dapat menyebabkan berbagai kendala lainnya, seperti kesulitan login atau situs menjadi sulit diakses. Hal yang sama kemungkinan akan terjadi pada sistem coretax.

Untuk itu, otoritas pajak menekankan pentingnya segera mengaktivasi akun coretax, untuk menghindari sistem kelebihan beban (overload), terutama bagi wajib pajak yang ingin menghindari gangguan teknis dan keterlambatan administrasi.

Untung Rugi Aktivasi Secara Dini

Ada beberapa alasan penting mengapa harus segera melakukan aktivasi akun coretax, antara lain:

Pertama, menghindari gangguan pada periode puncak. Setiap kali DJP merilis sistem baru, lonjakan pengguna akan terjadi menjelang batas pelaporan SPT. Jika aktivasi dilakukan bersamaan dengan jutaan pengguna lainnya, risiko sistem lambat atau tidak bisa diakses sangat tinggi.

Kedua, sinkronisasi data stabil. Proses migrasi data antara sistem lama dan coretax membutuhkan waktu. Aktivasi lebih awal memungkinkan data akan terproses dengan baik tanpa terburu-buru.

Ketiga, akses ke fitur baru yang lebih modern. Coretax menyediakan dashboard terpadu, analisis otomatis, dan integrasi data real time. Aktivasi lebih dini akan mempercepat mengenal dan memanfaatkan fitur-fitur ini lebih awal.

Keempat, menghindari risiko keterlambatan pelaporan pajak. Terlambat aktivasi bisa menghambat pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan sanksi denda.

Beberapa risiko jika lambat melakukan aktivasi akun Coretax, antara lain: gagal login di masa sibuk sehingga aktivitas perpajakan tertunda, data tidak tersinkronisasi dengan baik antara sistem lama dan baru, kesalahan input atau duplikasi data yang berdampak pada pelaporan, gangguan dalam pembuatan SPT Tahunan, kode billing atau pembayaran pajak, dan potensi denda administratif karena keterlambatan.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran Dan Aktivasi Akun Wajib Pajak Serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik Melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) Mulai Tahun Pajak 2025 Bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Republik Indonesia.

Surat ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Negara dalam melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik dalam rangka pelaporan SPT Tahunan PPh melalui coretax, paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2025.

Tujuan diterbitkannya kebijakan ini adalah untuk memastikan setiap Aparatur Negara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP, serta mendorong kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Cara Aktivasi Akun Coretax

Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax DJP dengan mengunjungi laman http://coretaxdjp.pajak.go.id dan memilih tombol fitur “Aktivasi Akun Wajib Pajak” yang tersedia di halaman utama.

Setelah berhasil melakukan aktivasi akun dan dapat mengakses sistem Coretax DJP, langkah selanjutnya adalah membuat atau mendaftarkan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui menu “Portal Saya” dan memilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.

Berikutnya, untuk memastikan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik telah berhasil dibuat, dapat dilakukan penelitian dengan cara, yakni: pada menu profil, lihat menu di sebelah kiri, pilih menu "Nomor Identifikasi Eksternal". Lalu, setelah masuk ke halaman “Nomor Identifikasi Eksternal” pilih tab "Digital Certificate" dan geser ke kanan tabel/grid untuk menekan tombol "Periksa Status".

Bila Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik berhasil dibuat maka akan muncul tombol "Hasilkan". Selanjutnya akan terbit “Surat Penerbitan Kode Otorisasi” di menu “Portal Saya” submenu “Dokumen Saya” pada akun masing-masing.

Apabila tidak muncul tombol "Hasilkan" atau terdapat pesan bahwa "KO Created Failed, please create again", maka diarahkan untuk mengajukan kembali Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

Otoritas pajak telah meluncurkan website pembelajaran cara pengisian SPT Tahunan, agar para wajib pajak mulai membiasakan dengan coretax. Laman tersebut dapat diakses melalui alamat https://spt-simulasi.pajak.go.id/login, dengan menggunakan kredensial pengguna berupa Nomor NIK (bagi WP berusia 18 tahun ke atas) dan kata sandi P@jakTumbuh1ndonesiaT@ngguh.

Bagi para pemberi kerja yang ingin melakukan validasi NIK para pegawainya secara massal, telah tersedia Portal Pemadanan NIK-NPWP versi 2 yang dapat diakses pada laman https://portalnpwp.pajak.go.id.

Coretax menjadi tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Aktivasi akun coretax sesegera mungkin merupakan langkah preventif untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan berjalan lancar tanpa hambatan sistem.

Aktivasi dini memberikan stabilitas, efisiensi, dan waktu adaptasi yang memadai. Langkah ini harus dilakukan oleh wajib pajak, untuk mempersiapkan diri agar terhindar dari berbagai kendala teknis dan administratif.

*) Tulisan ini telah terbit di solo.tribunews.com

Subscribe to receive free email updates: