Perlakuan Warisan Dalam Hukum Pajak

Oleh: Dedi Kusnadi, Penyuluh Pajak

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyebutkan bahwa warisan tidak termasuk objek pajak, sehingga perolehan harta dari warisan tidak dikenakan pajak. Namun ada kewajiban lain yang melekat pada ahli waris ketika menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Mengutip laman kbbi.web.id, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal, sedangkan warisan menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik atau harta pusaka.

Dalam kaitannya dengan warisan, ada istilah pewaris, yaitu orang yang mewariskan, dan ahli waris, yakni orang yang berhak menerima warisan.

Bersumber dari laman hukumonline.com, ada tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata.

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Pada Pasal 833 disebutkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, akan memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang orang yang meninggal dunia (pewaris). 

Ini berarti seluruh harta kekayaan dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris, tanpa perlu tindakan hukum lebih lanjut, kecuali jika ada ketentuan lain yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 832, dijelaskan bahwa yang berhak mewarisi adalah keluarga sedarah (baik sah maupun luar kawin) dan suami atau istri yang masih hidup. Harta peninggalan akan dibagi berdasarkan urutan dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya, termasuk pembagian harta kepada anak-anak dan suami/istri pewaris.

Aturan itu mengelompokkan ahli waris menjadi 4 golongan sesuai kedudukannya secara hierarki, yakni golongan 1 terdiri atas anak-anak serta keturunannya, juga suami atau istri yang hidup terlama. Untuk golongan 2 memuat orang tua dan saudara kandung.

Berikutnya golongan 3 berisi keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu (kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya), dan golongan 4 meliputi sanak saudara dalam garis lurus ke samping (paman dan bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam).

Warisan dan Pajak

Dalam UU PPh dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tambahan kemampuan ini dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Namun, sesuai ketentuan berikutnya pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, terdapat sumber penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak, salah satunya warisan, sehingga penerima warisan tidak dikenai pajak.

Walaupun bukan objek pajak, khusus untuk warisan yang belum dibagikan, tetap dikukuhkan sebagai subjek pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakannya diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalannya. Statusnya akan berakhir ketika warisan tersebut sudah dibagikan kepada ahli warisnya.

Sejalan dengan ketentuan ini, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan  PER-8/PJ/2023, yang menjelaskan bahwa penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, dapat dibebaskan dari kewajiban membayar PPh Final, melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Ahli waris dapat mengajukan permohonan SKB secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pewaris atau ahli waris terdaftar, dengan melampirkan fotokopi akta waris atau surat keterangan ahli waris, fotokopi sertifikat tanah/bangunan yang diwariskan, identitas pewaris dan ahli waris, serta dokumen lain yang relevan.

Dengan telah disahkannya aplikasi pajak yang baru, pengajuan dapat dilakukan secara daring melalui akun coretax ahli waris pada kode layanan AS.19 SKB PPh, lalu pilih menu AS.19-05 LA.19-05 SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

SKB akan diterbitkan paling lama 3 hari kerja setelah permohonan lengkap diterima. Jika dalam periode tersebut tidak ada jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan otomatis, dan surat tersebut harus terbit paling lama 2 hari kerja berikutnya.

Perlu diperhatikan bahwa, selain PPh Final, ada kewajiban lain yang harus dipenuhi saat melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas harta warisan, yakni BPHTB.

Jenis pungutan ini dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat, mengikuti aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak, yang berasal dari harga transaksi jual beli, nilai pasar, atau harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Dalam hal besaran angka ini tidak diketahui, maka yang digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan nilai perolehan objek pajak dengan tarif pajak, paling tinggi sebesar 5 persen. Besaran tarif ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Sebelum dikalikan tarif pajak, besarnya nilai perolehan dikurangi dulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp80 juta. Khusus perolehan hak karena waris, nilai pengurangnya lebih besar lagi, yakni paling sedikit sebesar Rp300 juta.

Dari sisi hukum pajak, pemerintah memberikan perlakuan istimewa terhadap harta yang diperoleh dari warisan. Hal ini dilakukan mengingat harta tersebut didapat dari penghasilan yang sudah dikenai pajak dan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan pewaris. Sehingga penerima warisan tidak dibebankan pajak ketika menerima harta tersebut.

Di sisi lain, pengenaan BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, juga mendapat pengurangan atas nilai perolehannya, sehingga jumlah bea yang dibayar ahli waris menjadi lebih ringan.

*) artikel ini telah terbit di solo.tribunnews.com

 

Subscribe to receive free email updates: