Menangkap Pengemplang Pajak Dengan Coretax

Oleh: Dedi Kusnadi, Penyuluh Pajak

Sistem Coretax yang baru diluncurkan per 1 Januari 2025, memiliki fitur baru yakni Pertukaran Informasi Perpajakan. Menu ini dirancang untuk meminimalisir upaya penghindaran pengenaan pajak, sehingga akan mampu menangkap para pengemplang pajak.

Secara bahasa, kemplang dapat berarti menghindar dari keharusan membayar utang. Pengemplang pajak dapat diartikan sebagai individu atau perusahaan yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, yang seharusnya mereka bayarkan.

Tindakan tersebut dapat berupa penghindaran pajak melalui celah hukum yang sah tetapi tidak etis (tax avoidance), penghindaran pajak secara ilegal (tax evasion), atau perencanaan pajak yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak (tax planning).

Pengampunan Pajak

Berbagai upaya dilakukan otoritas pajak untuk mempersempit ruang gerak para pengemplang pajak. Pun telah beberapa kali dibuat kebijakan untuk mengampuni ketidakpatuhan mereka.

Sejak kemerdekaan Indonesia, setidaknya pemerintah telah 5 kali meluncurkan program pengampunan pajak, yakni:

Pertama, Pengampunan Pajak 1964. Dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 5 Tahun 1964. Kebijakan ini dilakukan untuk kepentingan Revolusi Nasional Indonesia dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperlancar pelaksanaan Deklarasi Ekonomi yang dicanangkan pada 28 Maret 1963, dengan pengerahan segala dana, daya dan tenaga.

Kedua, Pengampunan Pajak 1984. Program ini bergulir setahun setelah Indonesia menerapkan Reformasi Perpajakan 1983, di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1984.

Program ini dijalankan sebagai pangkal tolak pelaksanaan sistem perpajakan yang baru, berlandaskan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat.

Ketiga, Sunset Policy 2007. Kebijakan ini berjalan saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berupa pemberian fasilitas penghapusan sanksi bunga atas pajak yang kurang dibayar sebelum tahun pajak 2007. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Keempat, Pengampunan Pajak 2016. Program ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah berkeyakinan masih ada harta wajib pajak yang belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), baik di dalam maupun di luar negeri.

Kelima, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2021. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tujuan dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak peserta Pengampunan Pajak 2016, untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, secara sukarela. Kegiatan ini dilaksakana pada 2022.

Kelima program tersebut memiliki maksud dan tujuan yang hampir serupa, yakni menghimpun dana dari masyarakat, sekaligus mengumpulkan data harta dan sumber penghasilan yang dimiliki para wajib pajak. Selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak di tahun-tahun berikutnya.

Pertukaran Informasi Perpajakan

Setelah beberapa kali menggulirkan kebijakan pengampunan pajak, kini saatnya pemerintah menguji, apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh sumber penghasilan dan hartanya dalam SPT Tahunan.

Pemerintah pernah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan, sebagai payung hukum pelaksanaan pengumpulan data.

Kebijakan ini mengatur kewajiban instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memberikan data kepada otoritas pajak. Informasi yang diminta berupa data kekayaan atau harta, utang, penghasilan, biaya, transaksi keuangan, serta data kegiatan ekonomi.

Namun, jumlah data yang diperoleh masih terbatas, hanya bersumber dari entitas dalam negeri. Sedangkan kepemilikan harta tidak hanya disimpan di dalam negeri saja, tapi di luar negeri juga.

Di sisi lain, 3 program pengampunan pajak yang telah dijalankan sebelum 2012, belum mampu mendongkrak pendapatan dari sektor pajak.

Oleh karenanya, seiring dengan berjalannya program Pengampunan Pajak 2016, pemerintah mengesahkan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Kebijakan ini didasari oleh perlunya pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan, untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan. Juga sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional, yang mengharuskan implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) di setiap negara anggota.

Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJK Lainnya), dan Entitas Lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan, untuk melaporkan data rekening keuangan milik nasabahnya.

Rekening keuangan yang dimaksud adalah rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain. Informasi yang dimaksud tidak hanya milik nasabah dalam negeri, termasuk juga milik nasabah luar negri.

Mekanisme pelaporannya, ada yang harus dilakukan secara otomatis dan ada juga yang disiapkan sesuai permintaan negara mitra. Alasan permintaan dapat berupa adanya tindakan pemeriksaan pajak, nota dari negara mitra, atau penegakan hukum.

Beberapa entitas tertentu wajib melaporkan datanya melalui Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, instansi ini meneruskan data tersebut ke otoritas pajak.

Sedangkan yang lainnya, menyampaikan data secara langsung ke otoritas pajak melalui aplikasi coretax.

Guyuran informasi yang mengalir secara otomatis, baik data lokal maupun internasional, memenuhi ruang coretax dan membentuk data yang sangat besar (big data). Informasi inilah yang nantinya akan disandingkan dengan data internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diperoleh dari SPT Tahunan milik wajib pajak.

Dengan sistem inti yang baru, coretax diyakini akan mampu mengolah data ekternal dan internal, serta menyandingkan keduanya dengan proses yang cepat dan akurat. Sehingga akan dengan cepat pula menghasilan rujukan untuk melakukan penerapan aturan yang cermat.

Tentunya, sebelum melakukan langkah hukum lebih jauh, hasil analisa data tersebut akan diklarifikasikan kepada wajib pajak, untuk memberi kesempatan menjelaskan kebenarannya.

Perangkat peraturan yang jelas, kerjasama dengan berbagai institusi dan negara mitra, dibarengi sistem yang handal, diyakini akan efektif menangkap para pengemplang pajak.

*) artikel ini telah terbit di solo.tribunnews.com

Subscribe to receive free email updates: