Beasiswa LPDP, Bukan Sekedar Hak Tapi Tanggung Jawab

Oleh: Dedi Kusnadi, Penyuluh Pajak

Program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan jembatan bagi anak muda Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak orang bermimpi mendapatkannya, karena hampir semua kebutuhan pendidikan ditanggung negara, mulai dari biaya kuliah, biaya hidup, hingga tiket perjalanan.

LPDP adalah satuan kerja noneselon di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengelola dana pendidikan sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2010. Institusi ini kemudian ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada 30 Januari 2012, setelah disahkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012.

Ada satu hal penting yang sering terlupakan, beasiswa LPDP sebenarnya mendapatkan alokasi dana dari uang pajak masyarakat. Artinya, setiap penerima LPDP pada dasarnya sedang menggunakan dana publik yang dikumpulkan dari jutaan wajib pajak di Indonesia.

Karena itu, LPDP bukan sekadar beasiswa biasa. Ia adalah bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari sudut pandang ini, LPDP bukan hanya soal hak belajar, tetapi juga tentang kewajiban mengabdi.

Banyak orang melihat LPDP hanya sebagai bantuan pendidikan dari pemerintah. Padahal, sumber dana pemerintah sebagian besar berasal dari pajak yang dibayar masyarakat setiap tahun.

Ketika seseorang menerima LPDP, sebenarnya ada jutaan orang lain yang ikut berkontribusi secara tidak langsung. Pajak dari pegawai, pengusaha, pedagang kecil, hingga konsumen yang membayar PPN, ikut menjadi bagian dari dana pendidikan tersebut. Dengan kata lain, LPDP adalah bukti nyata bahwa pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk kesempatan pendidikan.

Negara berharap bahwa penerima LPDP nantinya akan menjadi tenaga profesional, peneliti, dosen, pengusaha, atau pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih maju.

Kesempatan Besar untuk Belajar

Tidak bisa dipungkiri bahwa LPDP telah membuka pintu bagi banyak anak muda Indonesia untuk belajar lebih tinggi. Banyak mahasiswa yang mungkin tidak mampu membayar biaya pendidikan luar negeri, akhirnya bisa kuliah di kampus-kampus terbaik dunia. Kesempatan seperti ini tentu sangat berharga. Pendidikan tinggi bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membuka peluang karier yang lebih baik di masa depan.

Lulusan pendidikan tinggi biasanya memiliki penghasilan yang lebih besar dan peluang kerja yang lebih luas. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga akan berdampak pada perekonomian negara. Karena itulah LPDP sering disebut sebagai investasi jangka panjang negara di bidang sumber daya manusia.

Namun seperti halnya investasi lainnya, negara tentu berharap ada hasil yang kembali kepada masyarakat.

Mendapatkan LPDP memang merupakan hak bagi mereka yang memenuhi syarat. Tetapi karena dananya berasal dari pajak masyarakat, penerima LPDP juga memiliki tanggung jawab moral. Sederhananya, kalau kuliah dibiayai pajak rakyat, maka hasilnya juga seharusnya kembali ke rakyat.

Kewajiban mengabdi tidak harus selalu berarti bekerja sebagai pegawai pemerintah. Kontribusi bisa dilakukan dalam banyak cara, misalnya bekerja di bidang yang dibutuhkan negara, mengembangkan teknologi atau inovasi, menjadi dosen atau peneliti, membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja, atau membangun daerah asal.

Hal-hal tersebut merupakan bentuk pengabdian nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

 

Menjaga Amanah Pajak Rakyat

Ada satu bentuk kontribusi yang sering dianggap sederhana tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu membayar pajak dengan patuh.

Setelah lulus dari LPDP, banyak alumni yang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang cukup tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kepatuhan pajak menjadi salah satu cara paling nyata untuk mengembalikan manfaat kepada negara. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa alumni LPDP hari ini adalah pembayar pajak yang akan membiayai peserta LPDP di masa depan.

Inilah siklus yang sehat. Pajak membiayai pendidikan, pendidikan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan SDM yang berkualitas kembali membayar pajak untuk generasi berikutnya.

Jika siklus ini berjalan baik, maka program LPDP akan menjadi investasi yang sangat berkelanjutan.

Penerima LPDP sebenarnya memegang sebuah amanah besar. Mereka bukan hanya mewakili diri sendiri atau keluarga, tetapi juga mewakili masyarakat yang telah ikut membiayai pendidikan mereka melalui pajak. Karena itu, penting bagi peserta LPDP untuk menyadari bahwa beasiswa yang mereka terima bukanlah bantuan gratis tanpa konsekuensi. Ada harapan besar yang melekat di dalamnya.

Negara berharap penerima LPDP kembali ke Indonesia dan memberikan kontribusi nyata. Masyarakat juga berharap dana pajak yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat. Semakin besar kontribusi alumni LPDP, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

Sebaliknya, jika kontribusi tidak terlihat, masyarakat bisa mempertanyakan efektivitas penggunaan dana pajak.

Pada akhirnya, LPDP adalah contoh nyata bagaimana pajak digunakan untuk membangun masa depan bangsa. Program ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya dipakai untuk belanja rutin, tetapi juga untuk menciptakan generasi yang lebih unggul.

LPDP memberikan kesempatan belajar yang luar biasa bagi anak muda Indonesia. Namun kesempatan tersebut seharusnya diimbangi dengan kesadaran untuk berkontribusi kembali kepada negara.

Ketika alumni LPDP bekerja dengan baik, berinovasi, membuka lapangan kerja, dan taat membayar pajak, maka dana pajak yang digunakan untuk membiayai pendidikan mereka benar-benar kembali kepada masyarakat.

LPDP pada akhirnya bukan hanya soal kuliah gratis. Lebih dari itu, LPDP adalah amanah dari pajak rakyat yang harus dijaga dengan kontribusi nyata untuk Indonesia.

*) Artikel ini telah terbit di tribunnews.solo

Subscribe to receive free email updates: